PKBM "BERLIAN" CIREBON

Beranda » Uncategorized » HARUSKAH ADANYA KINERJA PKBM?

HARUSKAH ADANYA KINERJA PKBM?

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan PKBM sebagai salah satu satuan Pendidikan Non Formal (PNF). Hal ini merupakan salah satu penanda bahwa PKBM memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan PNF atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS). (http://www.bppnfi-reg4.net/web/index.php/kinerja-pkbm.html)
PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka usaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di lingkungannya (Sihombing, 2000). Konsep ini relevan dengan pendapat Watson & Katz (1991) yang menyatakan bahwa program belajar harus berlokasi di masyarakat, menjawab kebutuhan belajar masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dirancang, diputuskan, dan diatur oleh masyarakat sehingga mereka merupakan bagian yang lebih besar.( http://www.bppnfi-reg4.net/web/index.php/kinerja-pkbm.html)
Keberadaan PKBM sebagai salah satu wadah kegiatan PNF telah dirintis sejak tahun 1998. Dalam perkembangannya, PKBM tumbuh subur dan sudah mulai kelihatan perlombaan di masyarakat untuk membentuk PKBM. Sihombing (2000) mencatat bahwa pada tahun 2000 di Indonesia telah terbentuk sekitar 760 PKBM, dan hal ini diduga karena masyarakat telah merasakan manfaat dari kinerja PKBM, tetapi secara jujur dinyatakan pula bahwa hal ini masih merupakan dugaan dan belum didukung hasil penelitian.( http://www.bppnfi-reg4.net/web/index.php/kinerja-pkbm.html)
Pada sisi lain, Fasli Jalal (2004) menyatakan pula bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2001-2004), perkembangan PKBM tidak hanya menunjukkan peningkatan kuantitas tetapi juga dari sisi kualitas. Pada sisi kualitas, walaupun belum terlihat pada seluruh PKBM yang ada, tetapi penyelenggaraan PKBM makin memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak hanya berposisi sebagai kelompok sasaran (warga belajar) dari program intervensi yang dirancang dari luar dirinya; masyarakat juga mampu melakukan pengelolaan pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Namun demikian, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa statemen di atas belum didukung oleh hasil kajian atau suatu penelitian tentang kinerja PKBM. Pertanyaannya kini adalah bagaimanakah sebenarnya kinerja PKBM yang saat ini begitu tumbuh pesat di masyarakat? Apakah pencapaian tujuan program-program PNF yang diselenggarakan PKBM telah menunjukkan hasil yang optimal?( http://www.bppnfi-reg4.net/web/index.php/kinerja-pkbm.html)

Dari uraian di atas jelas bahwa PKBM adalah lembaga yang benar-benar perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak karena kedudukannya sudah jelas dan strategis dalam rangka membantu program pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pendidikan.
Penilaian kinerja adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dari lembaga yang dinilainya. Karena tanpa ada penilaian kinerja tidak akan diketahui baik buruk atau layak tidaknya suatu lembaga. Selain itu bila tidak dilakukan penilaian kinerja dan evaluasi akan terjadi pembentukan PKBM –PKBM yang tidak standar sehingga kualitas dari PKBM kurang optimal. Jadi penilaian kinerja PKBM menurut kami adalah suatu keharusan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas PKBM.
Disamping itu Menurut hemat kami sebaiknya PKBM di tingkat kecamatan paling banyak 2 lembaga, mengapa dibatasi sedangkan kebutuhan masyarakat itu banyak, solusinya adalah masyarakat yang berkeinginan membuat kegiatan yang akan berkaitan dengan program kerja PKBM membentuk kelompok belajar, sehingga setiap kegiatan dapat terpantau dan hasilnya pun akan maksimal dan PKBM menjadi induk dari kegiatan yang ada di tingkat kecamatan.
Tulisan ini hanya sebagai curahan perasaan kami karena kami cinta terhadap Lembaga PKBM dan berharap adanya perubahan lebih baik.

by.enciks