PKBM "BERLIAN" CIREBON

Beranda » Artikel » PKBM sudah saatnya di Akreditasi?

PKBM sudah saatnya di Akreditasi?

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 13 Ayat 1 jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Dari uraian di atas PKBM merupakan Jalur Pendidikan Non formal, dengan demikian segala sesuatu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan, dengan dasar hukum yang sudah jelas tentunya tidak ada bedanya dengan pendidikan formal, yang sangat mendasar perbedaanya hanya pada peserta didik, dan usia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Akreditasi adalah akreditasi/ak·re·di·ta·si/ /akroniméditasi/ n 1 pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu; 2 pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1846 Jakarta — Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Bagi sekolah yang akan berdiri maupun sekolah yang sudah berdiri harus memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sekretaris BSNP, Teuku Ramli Zakaria mengatakan, delapan SNP itu tidak akan berubah, selama tidak ada perubahan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ramli mengatakan, delapan standar nasional pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas pada Pasal 35. Sehingga standar nasional pendidikan akan berubah jika ada perubahan dalam Pasal 35 UU Sisdiknas.

Ke-delapan standar nasional pendidikan iu adalah: Standar Pengelolaan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana Prasarana; Standar Pembiayaan; Standar Proses; Standar Isi; Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan. Ke delapan standar tersebut menjadi syarat bagi semua satuan pendidikan. Posisi delapan standar nasional pendidikan semakin kuat dengan adanya tambahan payung hukum setelah dikeluarkannya PP No.19 tahun 2005 tentang SNP. SNP disebutkan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan madrasah.

Adapun fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Namun Ramli mengatakan, BSNP bukan pada posisi untuk melakukan evaluasi terhadap satuan sekolah dalam implementasi delapan standar nasional pendidikan. “Yang paling tahu itu BAN (Badan Akreditasi Nasional),” katanya saat ditemui di Hotel Golden Boutique, Jakarta Selatan, (11/11).

Dari uraian di atas dengan jelas disampaikan bahwa adanya BAN untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu oleh karena itu PKBM sudah saatnya di Akreditasi agar tujuan pendidikan nasional tercapai.