PKBM "BERLIAN" CIREBON

Beranda » wawasan

Category Archives: wawasan

http://xsltcache.alexa.com/site_stats/gif/s/a/cGtibWJlcmxpYW4ud29yZHByZXNzLmNvbQ==/s.gif

RSS Info Terbaru

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
StatsCrop
View samsiberlian's profile on slideshare

Review https://pkbmberlian.wordpress.com on alexa.com

Flickr Photos

Twitter Terbaru

RSS Info Terbaru

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Teman Pkbm Berlian

PETA PKBM “BERLIAN” CIREBON

http://www.flickr.com//photos/pkbmberlianwordpresscom/show/

Arsip

UA-30211493-1
Iklan

SEKOLAH BUKAN UNTUK MENCARI KERJA

Sering kita dengar sebagaian ungkapan masyarakat yang salah mengartikan bahwa sekolah itu untuk mencari kerja sehingga bila telah lulus dari sekolah atau menyelesaikan pendidikan timbul suatu kekecewaan apabila anak-anaknya tidak langsung bekerja atau setelah lulus mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya.

Sekolah,mencari ilmu atau belajar bukan untuk mencari kerja tetapi merupakan suatu upaya agar dalam diri seseorang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai bekal dalam hidupnya. Mari kita lihat definisi Kata Sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu skhhole, scola, scolae atau skhola yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang ialah mempelajari cara berhitung, membaca huruf-huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendamping dalam kegiatan sekolah anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan-kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajarannya. Selanjutnya definisi lain dari sekolah dari Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa sekolah adalah sekolah/se·ko·lah/ n 1 bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Definisi lain Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah bukan bertujuan untuk mencari kerja tetapi sekolah itu mengisi jiwa dari berbagai dasar ilmu sebagai bekal hidup artinya bahwa apabila setelah lulus sekolah tidak langsung dapat pekerjaan tidak harus kecewa dan menyalahkan sekolah dan yang lebih ekstrim lagi ungkapan “ buat apa sekolah”. Ini perlu diluruskan bersama.

Iklan

ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) DTA AL-MUBAROKAH TELAH DILAKSANAKAN

Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), telah selesai dilaksanakan. UKK DTA dimulai sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 15 Juni 2013. Kegiatan UKK tersebut sebagai evaluasi hasil pembelajaran yang dilaksanakan di DTA masing-masing.

Jumlah siswa DTA Al-Mubarokah Desa Gumulunglebak yang mengikuti UKK terdiri dari kelas 1 60 Siswa, Kelas 2 49 siswa dan kelas 3 48 siswa. Hasil dari evaluasi itu minggu ini dapat di informasikan, apakah hasilnya memuaskan atau tidak.

Kepala DTA Al-Mubarokah Gumulunglebak Bapak Samsi,S.Pd. menyampaikan bahwa UKK ini langkah-langkah yang terbaik harus dilaksanakan oleh masing-masing DTA. Akan lebih bermakna lagi bila hasil laporan evaluasi ditindaklanjuti sampai tingkat kabupaten seperti pendidikan formal agar lembaga DTA mempunyai tanggung jawab dari hasilnya.

Selain dari itu, harapan dari kepala DTA Al-Mubarokah Gumulunglebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, masyarakat yang memiliki putra di Sekolah Dasar dan masih kurang rajin mengikuti kegiatan pembelajaran di DTA mohon saling mengarahkan agar ilmu agama yang dimiliki agar bertambah.

Pemilihan Kuwu Awal Perseturuan Antara Keluarga,Haruskah Terjadi ?

Pemilihan Kuwu dilaksanakan di wilayah Pedesaan. Pelaksanaan pemilihan kuwu sudah berjalan bertahun – tahun lamanya sebagai perwujudan demokrasi. Pelaksanaan pemilihan bertujuan untuk menentukan siapa yang pantas dan mampu amanah untuk menjadi pemimpin di suatu Desa.

Demokrasi bagi masyarakat awam di pedesaan masih banyak yang belum memahami arti dari sebuah demokrasi akhirnya akan mudah terombang ambing tidak menentu arah sehingga mudah untuk terpecah belah.

Banyak hal terjadi di masyarakat dampak dari pemilihan kuwu, disini saya tuliskan contoh Si C ada keterikatan keluarga dengan para calon kuwu yang masing – masing akan bertarung untuk memperebutkan pimpinan desa, alur ceritanya  calon kuwu A adalah saudara dari Kakak dan calon kuwu B saudara dari mertua, apa yang ada dalam benak si C ini merupakan dilema bagi si C. Atau contoh lain tetangga kita akan mencalonkan kuwu sedangkan teman dekat kita mencalonkan juga, apa terjadinya di masyarakat dan diantara pendukung masing-masing. Timbulnya saling mencuriagai, saling mengamati, dan sampai perselisihan merebutkan pendapatnya masing – masing. sampai ada yang terjadi tidak mau saling sapa karena beda pendapat dan pilihan, haruskah ini terjadi terus menerus setiap akan pemilihan kuwu ?

Yang paling menyedihkan bagi penulis, setelah terjadinya pertarungan diantara kandidat calon- calon kuwu diakhiri dengan ejekan, cacian, sampai-sampai timbulnya huru hara perusakan (anarkis), mungkin ini akan terjadi terus menerus bila tidak ada perubahan sistem pemilihan yang menghasilkan kondusifitas bagi masyarakat di desa.

Bila melihat pesta demokrasi di PILKADA atau di pemilihan – pemilihan yang lain masyarakat di desa tidak terlalu berdampak negatif karena tidak saling bersentuhan diantara para pendukungnya yang akhirnya perbedaan itu selesai bila pelaksanaan berakhir, bila PILWU sebaliknya sampai berakhirnya jabatan seorang kuwu diantara pendukung masih ada yang berselisih paham, haruskah ini terjadi terus ?

Kami selaku masyarakat hanya prihatin atas kejadian -kejadian dampak dari PILWU, karena tidak mungkin daerah pedesaan akan dibuat kelurahan seluruhnya. Ini masih banyak pembelajaran yang harus dikaji atau mungkin pemahaman kepada seluruh komponen diantaranya masyarakat harus belajar demokrasi, Panitia PILWU harus benar -benar Jurdil, kuat mental adanya tekanan salah satu pihak untuk pemenangan calon kuwu, dan netral dengan sejujurnya tidak hanya klise di hadapan masyarakat, karena timbulnya permasalahan akibat dari Panitia PILWU tidak netral.

Tulisan ini hanya sekedar unek-unek yang saya keluarkan melalui blog PKBM “BERLIAN” tapi saya berharap ini ada manfaatnya bagi pembaca dan diri saya dan menjadi suatu renungan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Organisasi Sektor Publik

Berdasarkan perspektif ilmu ekonomi, sektor publik didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Mardiasmo, organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: 1) faktor ekonomi, antara lain: tingkat inflasi, GNP/GDP, cadangan devisa, dll; 2) faktor politik, antara lain: legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, dll; 3) faktor kultural, antara lain: keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai, tingkat pendidikan, dll; 4) faktor demografi, antara lain: pertumbuhan penduduk, migrasi, dll. Kompleksnya faktor yang mempengaruhi sektor publik tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sektor publik untuk memperkuat posisi dalam menjalankan perannya untuk memenuhi tuntutan publik. Bentuk sektor publik itu sendiri meliputi badan-badan pemerintahan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi massa, LSM, universitas, dan sebagainya.

Sektor publik memiliki 3 peran utama yang cukup krusial, yaitu: 1) Regulator; 2) Pemberdayaan; dan 3) Pengadaan barang dan jasa (Enabling). Peran sektor publik dalam rangkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat memungkinkan untuk digantikan oleh sektor swasta, kecuali dalam hal fungsi birokrasi pemerintahan. Sektor publik memiliki fungsi regulator, dalam hal ini berarti bahwa sektor publik berperan untuk merumuskan dan menetapkan aturan-aturan (regulasi) menyangkut segala hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu juga berperan menetapkan aturan-aturan standar mengenai pengadaan, distribusi, maupun konsumsi terhadap suatu barang dan jasa. Aturan-aturan tersebut misalnya berupa peraturan desa, peraturan daerah, surat keputusan tentang suatu pedoman umum, dan sebagainya. Sedangkan fungsi pemberdayaan yaitu peran pemerintah untuk memberdayakan/mendayagunakan masyarakat, mengolah potensi yang ada di masyarakat sehingga masyarakat menjadi mampu dan bisa untuk memecahkan problematika yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya dengan cara penyuluhan, program padat karya, pelatihan/kursus ketrampilan, dan lainnya. Fungsi yang terakhir yaitu pengadaan barang dan jasa (enabling). Pemerintah memiliki peran untuk menyediakan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik. Walaupun peran ini dapat dilakukan oleh sektor swasta, namun tentu saja dalam pelaksanaannya harus memiliki perbedaan yang signifikan. Kunci utama perbedaannya yaitu sektor publik berorientasi nonprofit sedangkan sektor swasta berorientasi profit. Peran pengadaan barang dan jasa dalam bentuk pelayanan publik misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, kesehatan, transportasi, pengadaan sembako, dan sebagainya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk sektor publik yang berbentuk badan pemerintahan. Seperti pada sektor publik lainnya, BPD juga memiliki peran yang menyangkut kepentingan publik, yaitu peran regulator. Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.  Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan desa. Hal ini dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan aparatur desa, karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa.

Fungsi BPD seperti yang tercantum dalam undang-undang yaitu menetapkan peraturan desa itulah sebagai perwujudan peran regulasi dari BPD sebagai sektor publik. Dalam perumusan dan penetapan peraturan desa, BPD berkedudukan sebagai mitra (partner) dari pemerintah desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan  atas peraturan desa yang akan ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan desa yang nantinya akan menjadi kebijakan publik desa, proses yang terpenting yaitu perumusan kebijakan (formulasi). Karena apabila tahap formulasi tidak dilakukan secara tepat dan benar, maka hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan peraturan desa yang kurang optimal, otomatis permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dirumuskannya peraturan desa tersebut juga tidak dapat terjawab dan terpecahkan solusinya dengan tepat. Oleh karena itu, dalam hal ini, eksistensi BPD sangat penting. BPD sebagai “penyambung lidah” harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Di samping peran regulator, BPD juga memiliki peran pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang menyinggung tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa BPD memiliki misi luhur, yaitu mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan/kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. BPD juga harus bisa menstimulus masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dalam peraturan desa. Sehingga masyarakat tidak apatis terhadap proses politik di desa, tapi masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan. Sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 mengenai prinsip-prinsip yang menjadi landasan pemikiran pengaturan desa dapat diimplementasikan dengan baik, salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dambil dari tulisan:Nuraida Muji Kurnia E.P.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD antara lain:

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kata – Kata Motivasi

Untuk memotivasi sebaiknya kita dapat memperhatikan serta menelaah kata – kata yang dapat memotivasi diri kita, kata – kata tersebut diantaranya adalah :

  • “Kebanyakan orang – orang sukses bukanlah karena bakat atau takdir yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu memanfaatkan peluang yang mereka pegang”.
  • Ada tiga tahap dalam keberhasilan hidup: Belajar, Mencoba, dan Mengulanginya kembali”
  • ” Perbedaan antara orang sukses dengan orang-orang biasa adalah bukan karena kurangnya tenaga, atau bukan juga karena kurangnya pengetahuan tetapi lebih pada kurangnya kemauan”.
  • Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemuanya ia dengan kemajuan selangkah pun. Bung Karno”
  • Hati yang penuh syukur, bukan saja merupakan kebaikan yang terbesar, melainkan merupakan ulah induk segala kebajikan yang lain. cicero”
  • Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi kita manusia mulai berpikir seperti komputer. Sydney Harris”
  • “Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Andrew Jackson”.